Ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bogor dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat malam takbiran. Namun tidak lama setelah Lebaran, para PKL kembali menjamuri Kota Hujan ini. Menurut Ketua Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Joko Pitoyo, PKL di Bogor sulit ditertibkan karena tidak memiliki akses untuk menawarkan dagangannya ke ruang publik, tidak adanya tempat berjualan yang permanen menjadi masalah utamanya. “PKL telah menjadi masalah yang berlarut-larut di Kota Bogor. Perlu adanya kerja sama untuk menata kota ini, pemerintah harus meningkatkan pengawasan untuk menjaga ketertiban PKL,” ungkap Joko.

Menurutnya, warga masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah masih membutuhkan PKL, karena harga barang yg ditawarkan terjangkau oleh kantong mereka. “Barang-barang yang dijual PKL itu bebas pajak, jadi harganya masih kompetitif atau murah bila dibandingkan dengan harga di toko,” jelas Ketua PSE Katedral sejak Februari 2016 itu.

Joko berharap ke depan pemerintah dapat menyediakan tempat yang layak untuk para pedagang kaki lima ini. “PKL sangat memerlukan tempat yang permanen untuk berjualan, semoga bisa di relokasi,” harap Joko.

(John)