Pemilu merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi di suatu Negara. Pemilu yang dapat terlaksana dengan baik, berarti demokrasi dalam Negara tersebut pun baik. Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia yang menetapkan dirinya sebagai Negara demokrasi. Dalam konstitusi Negara Indonesia sendiri menyebutkan pemilu merupakan manivestasi kedaulatan rakyat. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak. Seperti warga negara yang menantikan pemilu ini sebagai harapan terjadinya suatu perubahan dan pergerakan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya warga negara yang menantikan pemilu ini, tetapi juga para pejabat dan petinggi yang sudah menduduki bangku pemerintahan. Dalam pemilu ini para petinggi negara akan bertarung mempertahankan jabatan dan seperti ujian apakah rakyat akan memperpanjang mandatnya. Kemudian bagi partai politik, mereka menantikan event pemilu ini karena partai politik menginkan calon-calon yang diajukan oleh pihak partai dapat menduduki bangku pemerintahan menggantikan petinggi negara yang sudah ada.
Kedaulatan rakyat yang tercermin dalam pemilu itu sendiri seperti memilih para wakil rakyat yang akan menduduki lembaga perwakilan rakyat baik tingkat pusat maupun daerah, atau memperpanjang jabatan dari para wakil rakyat. Calon-calon yang dipilih oleh partai akan mengkapanyekan diri mereka atas nama partai untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Kampanye yang sudah sering dilihat masyarakat adalah pemasangan iklan dan umbul-umbul di sepanjang jalan, pembagian stiker, kaos, bahkan sampai ke sembako. Rakyat yang dijanjikan kesejateraan, kemakmuran, dan perekonomian pro-rakyat adalah bagian dari visi dan misi para calon. Untuk itu, munculnya politisi-politsi yang berkualitas adalah suatu keharusan. Politisi berkualitas mengandalkan ide, kemampuan untuk menerjemahkan ide tersebut dan kemampuan untuk mengartikulasikan ide secara argumentatif. Politisi yang baik tidak mengandalkan kemampuan jalan-jalan destruktif dalam politik. Ia tidak menempuh money politics, kampanye negatif atau propaganda hitam untuk mencapai kekuasaan dan menjalankan agenda-agendanya.
Pemilu 2019 haruslah melahirkan para politisi macam itu. Apresiasi yang tinggi pantas ditujukan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu yang bekerja keras untuk menciptakan kondisi yang bisa melahirkan para politisi berkualitas tersebut. Aturan dalam pemilu legislatif kali ini cenderung ketat dalam menyaring calon-calon anggota legislatif. Bukan hanya peraturan tentang mantan koruptor seperti dikemukakan di atas, ada banyak aturan, termasuk aturan verifikasi yang menjadi batu ujian dalam pencalonan.
Melihat Pemilu lebih Positif
Idealnya, meskipun upaya-upaya tersebut patut diapresiasi, tetapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, KPU dan Bawaslu perlu berhati-hati dalam menyusun dan menerapkan peraturan-peraturan. Jangan sampai peraturan tersebut justru melanggar aturan di atasnya. Kedua, KPU dan Bawaslu harus pula memastikan bahwa mereka bukan hanya “tegas keluar”, tetapi juga “tegas dan keras ke dalam”. Posisi penyelenggara dan pengawas pemilu sangat vital dalam perhelatan pemilu. Mereka juga harus bersih dan berkualitas agar politisi yang lahir juga bersih dan berkualitas. Dari posisi partai sendiri, sepertinya banyak kemajuan yang juga dicapai.
Meskipun belum ideal atau maksimal, tetapi upaya-upaya partai untuk meningkatkan kinerjanya juga makin terlihat. Upaya yang terlihat adalah bagaimana partai-partai dalam perekrutan dan berupaya meningkatkan kualitas calegnya. Beberapa partai terlihat melakukan inovasi pula dalam kampanye. Karakter kampanye yang menjadi target umum partai-partai adalah kampanye yang murah, tetapi tetap efektif. Langkah untuk itu bukan hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga dengan koalisi internal antar caleg-calegnya. Dalam perekrutan partai-partai juga mulai melakukan seleksi gagasan dan karakter bakal calon melalui paparan visi dan misi, serta seleksi lainnya. Sekali lagi, ini masih jauh dari ideal, tetapi harus diapresiasi sebagai langkah terobosan. Jika ini konsisten dilakukan niscaya kualitas demokrasi Indonesia juga akan meningkat.
Dari sisi masyarakat, juga ada peningkatan. Pada umumnya, masyarakat makin rasional dengan pilihannya. Jalan-jalan yang memancing munculnya politik uang memang masih sangat banyak, tetapi kondisinya makin tidak tentu bagi politisi yang bermain dengan uang. Belum tentu masyarakat akan memilih seorang calon yang memainkan politik uang. Artinya, faktor risiko untuk bermain politik uang bagi para politisi menjadi makin besar, naik dari sanksi pidana maupun administrasi.
Selain itu, masyarakat, terutama generasi muda yang cerdas dan peduli dengan pemilu juga melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan pengawasan pemilu secara mandiri. Ide-ide untuk memanfaatkan sistem pelaporan digital secara mandiri seperti pada Pilpres 2014 harus terus didorong. Sistem yang lebih baik harus difasilitasi oleh negara maupun penyelenggara dan pengawas pemilu agar partisipasi itu memberikan jaminan legitimasi yang makin besar terhadap penyelenggaraan pemilu.
(Enoz Raja/AJ)